Maarifnupati.com, Pati—Diskusi mengenai kebijakan lima hari sekolah di Kabupaten Pati terus bergulir, dengan berbagai pihak memberikan masukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengorbankan pendidikan agama seperti TPQ dan Madin. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap wacana dan belum final, sehingga perlu kajian lebih mendalam agar tetap memberikan ruang bagi pendidikan karakter serta nilai-nilai keagamaan bagi siswa.
Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Pati, KH Minanurrohman, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendidikan formal dan pendidikan agama. "Pak Bupati ingin pendidikan karakter tetap berjalan baik, sehingga harus ada solusi agar sekolah lima hari tidak mematikan pendidikan agama yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, Ketua PCNU Kabupaten Pati, KH Yusuf Hasyim, mengajak masyarakat untuk bersabar dan menunggu hasil kajian yang tengah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati serta PCNU. Ia memastikan bahwa semua aspek akan dipertimbangkan dengan cermat sehingga pendidikan TPQ dan Madin tetap dapat berlangsung tanpa hambatan.
Selain itu, kebijakan ini hanya berlaku bagi sekolah negeri tingkat SD dan SMP, sementara sekolah MI, MTs, dan sekolah swasta tidak terdampak. Namun, perlu ada mekanisme yang jelas agar siswa SD dan SMP tetap memiliki akses ke pendidikan agama. "Harapannya sebelum tahun ajaran baru ada rumusan yang konkret sehingga tidak ada pihak yang dirugikan," tambah KH Yusuf Hasyim.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan PCNU, diharapkan kebijakan lima hari sekolah dapat berjalan selaras dengan kebutuhan pendidikan agama. Kajian yang matang akan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan karakter serta nilai-nilai moral bagi generasi muda.